DPRD Tubaba Angkat Bicara Tentang Pemutusan Kontrak Kerja Secara Sepihak Oleh Disporapar Tubaba.
Idris Hadi,SH : Dipelajari dan di Kaji Ulang tentang SOP nya
Tubaba
Diterbitkan
Pada tgl 13 Januari 2025
MediaSamudraNasional.com
Setelah menerima keluhan yang di sampikan dari masyarakat atas nama keamanan islamic Center Tubaba,
Sekretaris DPRD komisi 1 menanggapi laporan 9 Anggota dari 11 anggota keamanan yang secara sah mendapatkan Surat Perintah Tugas(SPT) dari disporapar Tubaba.
Saat di jumpai awak media Samudra Nasionl.com di saat melaksanakan reses,(menyerap aspirasi masyarakat) di kelurahan Panaragan jaya,Menurut Idris Hadi selaku sekretaris komisi 1 DPRD, beliau berpendapat sangat kurang pas ketika 9 anggota ini ikut terlibat di putus kan kontrak kerjanya terkait isi yang beredar.(Hari Senin tgl 27 Desember 2024)
"Saya pribadi selaku perwakilan masyarakat setelah menerima laporan terkait diputuskannya kontrak kerja secara sepihak yang dilakukan oleh dinas disporapar Tubaba,saya nilai dipandang perlu ditinjau kembali tentang regulasinya.bagaimana tidak,
Sudah jelas kita ketahui bersama kegiatan keamanan Islamic Center sangat berpengaruh dengan berlangsungnya potensi dalam meningkatkan PAD Daerah,memberikan ruang pendapatan bagi masyarakat tubaba, serta kemajuan daerah dengan hadirnya para pengunjung baik dari dalam Tubaba dan luar Tubaba.ucapnya.
Saat disinggung terkait pernah terjadinya insiden,ada dua oknum keamanan di duga terlibat melakukan pemerasan kepada pengunjung,
"Terkait insiden yang sudah beredar di media massa saat ini,saya rasa pihak disporapar perlu melakukan peninjauan kembali terkait kinerja keamanan.karna ini sudah jelas menjadi beban moral bagi pemangku jabatan untuk membina dan evaluasi kembali baik terkait kedisiplinan serta kinerja,
Ini yang kadang buat saya berpikir keras atas tindakan tindakan semacam ini,kok jadi 2 anggota yang di duga bersalah mengapa 9 anggota lainnya ikut di berhentikan.
karna jelas dari awal peruntukannya mengapa pihak pemerintah membuat dan menetapkan keamanan.atau jngan jangan ini ketidak mampuan dinas dalam membidanginya, imbuh Idris.
Di tempat yang berbeda,Aripin selaku korlap Keamanan Islamic Center Tubaba menyampaikan, rasa kekecewaan terhadap keputusan yang di ambil oleh dinas disporapar,
"Bagaimana tidak,kami di angkat untuk menjadi keamanan ini melalui retrutmen dan persyaratan lengkap,artinya ada Standar Operasional Prosedur(SOP) yang wajib kami taati,maka dengan adanya kejadian semacam ini seolah kami semua team dinyatakan tidak benar dalam melakukan tindakan,sementara kami sudah mengabdi hingga 8 tahun bekerja sesuai SOP.
Masih lanjud Aripin,artinya kinerja kami seluruh keamanan yang ada dan kerja selama ini dianggap tidak ada artinya atau tak bernilai di mata dinas yang membidangi,sementara kami rasa banyak juga prestasi prestasi yang sudah kami hasilkan,baik dari penertiban wahana permainan yang ada di lingkup islamic,serta menjaga keamanan baik kendaraan atau keributan,selalu kami smpaikan himbauan terhadap pengunjung yang akan merusak serta merugikan keindahan islamic.
Selain itu dalam proses berjalannya waktu banyak juga penemuan penemuan barang,berupa handphon,tas bahkan duit mencapai puluhan juta hak milik pengunjung baik dari Tubaba atau luar Tubaba yang sering terjadi ketinggalan kami serahkan secara propesional kepada pemiliknya. tegas Aripin.
Meski selama ini sejak pindahnya pertanggung jawaban yang dahulu oleh dinas PUPR ke dinas Disporapar,kami merasa belum pernah ada perhatian khusus,baik di rapatkan,evaluasi tentang kinerja,bahkan binaan serta arahan(SOP) selama berjalan 1 tahun Lebih ini.paparnya.
Harapan Ahir dari sembilan anggota keamanan yang tidak terlibat dalam insiden kejadian dahulu,mohon kepada pihak terkait,baik dinas ataupun dewan perwakilan rakyat daerah Tubaba, bisa memfasilitasi dan memediasi dengan adanya pemutusan secara sepihak untuk keamanan islamic center Tubaba.
(ZA/AR)
